ACEH SUNGKIL/NEWSSANTIKORUPSI-Ketua Badan Advokasi Indonesia (BAI) Perwakilan Aceh Singkil Herman Syahputra S.H menyampaikan rilis ke media saat ini kita melihat banyaknya pro dan kontra baik di media masa maupun di dunia Maya seperti Facebook prahara dan adu argument Yang Dimana nantinya mengisi PJ bupati Aceh Singkil terus menuai polemik, apa lagi kmrin diberitakan sekda Azmi mendapat dukungan masyrakat dan tokoh tokoh dan saat itu juga ditepis oleh Direktur CLHK yang menyampaikan bantahan dukungan tersebut semua itu hal yang wajar pro dan kontra pasti ada ucap Herman
Herman ketua B.A.I berharap PJ bupati Aceh Singkil Nantinya paling tidak beliau asli dari putra Daerah yang benar benar memahami konteks dan kebutuhan daerah kita Jangan sampai dalam penempatan Pj nanti nya diisi orang yang tidak memahami konteks kebutuhan masyrakat tegas dia
Menurutnya, Kemendagri juga harus memikirkan kekosongan jabatan yang ditinggalkan kepala daerah nantinya karna sesuai amanat UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai kepala daerah yang telah disempurnakan menjadi UU 6/2020, harus diisi Penjabat (Pj) yang akan meneruskan program bupati yang sudah berjalan Dan sesuai UU Nomor 6 Tahun 2022, Pj kepala daerah yang ditunjuk mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, yang dibuktikan dengan riwayat jabatan, menduduki jabatan struktural esselon I dengan pangkat golongan sekurang kurangnya IV/C bagi penjabat gubernur dan jabatan struktural esselon II pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/B bagi penjabat Bupati/Walikota. Kemudian daftar Penilaian pelaksanaan pekerjaan selama tiga tahun terakhir sekurangkurangnya mempunyai nilai baik.
Herman juga menambahkan untuk menjadi PJ bupati nantinya masyrakat harus ketahui bukan Hanya Dukungan yang jadi penentu namun prestasi dan syarat syarat juga menjadi penentu dan menjadi pertimbangan Oleh ke Mendagri dan saat ini menurut hemat kami semua itu ada di sekda Azmi yang dapat dukungan dari masyrakat trek record Pak Azmi secara Fakta yang kami temukan di Lapangan yaitu
Secara menagement tata kelola pemerintahan aceh singkil menunjukkan arah kebaikan dengan prestasi yg diraih al;
1. Perolehan Opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah selama 5 tahun berturut turut. Sehingga mendapat penghargaan dari Mentri Keuangan Negara.
2. Dalam penilaian Akuntabilitas Kinerja Aceh Singkil meraih Nilai B selama 4 tahun berturut turut. Dan thn 2021 Aceh Singkil mewakili kabupaten kota seaceh menerima penghargaan dari kementrian PAN RB di jakarta.
5. Dalam Hal Capaiyan Target MCV baru baru ini Aceh Singkil Mendapat Penghargaan dari Wakil Ketua KPK dari 14 kabupaten kota di aceh aceh singkil termasuk salah satu kabupaten penerima penghargaan.
Dari prestasi diatas kita harus Akui dan mengapresiasi yg paling penting saat ini ditengah tengah kesulitan ekonomi kita sekarang ini dimana APBK sangat sangat terbatas, roda pemerintahan dan pembangunan di aceh singkil bisa berjalan baik. Dan Daerah tidak terhutang ucap Dalam rilis persnya.(Aiyub Bancin)
