ACEH SINGKIL/NEWSSANTIKORUPSI –Lagi Lagi Ketua badan permusyarakatan kampong (BPKam) angkat bicara tentang Bimtek yang di programkan pemerintah daerah kabupaten Aceh-Singkil senin 5/92022.
Irfan Pohan warga kampung Tugan kecamatan simpang kanan, saya lihat di sini pemerintah tak bisa berbicara masalah bimtek ini dan kami atas nama bpkam sangat menyayangkan dan sangat melihat dari bimtek ini hanya suatu bisnis yg luar biasa saya atas nama bpkam desa tugan tidak mau menganggarkan di perubahan nanti di desa saya terima kasih.
Pak kadis dpmk Aceh singki atas kinerjanya sebagai kadis wassalam dari saya irpan pohan bpkam desa tugan
[4/9 21.12] Irfan P: Saya lihat di sini pemerintah tak bisa berbicara masalah bimtek ini dan kami atas nama bpkam sangat menyayangkan dan sangat melihat dari bimtek ini hanya suatu bisnis yg luar biasa saya atas nama bpkam desa tugan tidak mau menganggarkan di perubahan nanti di desa saya terima kasih pak kadis dpmk Aceh singki atas kinerjanya sebagai kadis wassalam dari saya irpan pohan bpkam desa tugan
Ini chat saya kepada kepala dinas pemberdayaan masyarakat kampung (DPMK) tidak di balas sehingga saya berat’menduga pemerintah daerah kabupaten Aceh-Singkil melalui instansi terkait ada main mata dengan pihak lembaga yang mempasilitasi kepala desa atau prengkat desa atau yang di sebut pihak ke 3 , ucap Irpan P.
Menurut Irpan P. Kepala desa Aceh Singkil merasa di paksakan karena ada dugaan pemaksaan, misalnya sebagian Bimtek tersebut belum masuk dalam APKkam sehingga merasa tidak ada anggaran,
Selanjutnya ada oknum yang mempasilitasi pinjaman dengan bersarat ,nah sehingga tidak ada alasan mereka tidak berangkat.ada sebagian menolak tapi di intemidasi oknum.
Sesuai dengan hasil investigasi Tim media ini dalam tubuh pemerintah daerah kabupaten Aceh-Singkil ini ada unsur kepentingan masing-masing, seperti beberapa oknum kepala desa sudah membuat penolakan agar Bimtek di tunda pada tahun selanjutnya, juga hal ini sudah di sampaikan ke PJ Bupati Aceh Singkil , hanya beliau memberikan jawaban jangan di paksakan jikalau tidak ada anggaran,
Mereka sangat merasa seperti adanya permainan seperti main mata , yang kami harapkan kecamatan bisa bertindak atau mengusulkan penolakan eh namun sama saja tidak bisa memberikan keputusan ,
Maka dalam program Bimtek yang sampai 13 item di perkirakan menelan anggaran perdesa Rp 100 JT lebih kurang nya kalikan 116 desa di 11 kecamatan se kabupaten Aceh Singkil
Untuk biaya bimtek ,di harapkan kepada kementerian dalam negeri ( Kemendagri)
Pusat dan APH khusus seperti inspektorat kabupaten aceh singkil untuk mengusut anggaran dana desa dan untuk memberikan pengawasan kepada oknum pemerintah daerah terutama ada dugaan isu 10% bertingkatan, seperti ketua Kades ke kecamatan kecamatan ke kabupaten ini perlu di usut oknum penegak hukum..(Aiyub Bancin)
