Newssantikorupsi.com- pembangunan dermaga yang akan di realisasikan di pulau pandang menabuh polemik di beberapa golongan, baik itu dari golongan aktivis dan pejabat pemerintah, pulau pandang yang terletak di wilayah zona perairan Kabupaten Batu Bara.
“Baiknya Gubernur Sumatera Utara sebagai Wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan Sanksi dan Rekomendasi Pembinaan jabatan Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota”. Ungkap adam malik.
Itulah kata yang dikeluarkannya saat dimintai keterangan atau wawancara, di kediamannya. Ia masih terus mengamati perkembangan rencana pemerintah kabupaten batubara dalam membangun Dermaga Pulau Pandang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) senilai Rp. 7.6 Miliar Rupiah, Saptu, 27/06/2022.
Ia menjelaskan bahwa saat ini masyarakat harus cerdas melihat situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten batubara. Dikatakannya, Pasal 76 pada UU 23 Th 2014 Pemkab Batubara diduga Berpotensi membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan
masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
“Ini bentuk diskriminasi kebijakan, tatanan bernegara membagi kerja-kerja pemerintah pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota. Ada tugas konkuren, tugas wajib, tugas umum dan tugas pembantuan dan sebagainya. Maka dari itu, kita dorong Gubernur sumut untuk melihat masalah kebijakan pemerintah kabupaten batubara yang dirasa merugikan sebagian masyarakat, harusnya itu wewenang pemerintah pusat dalam membangun dermaga pada pulau pulau terkecil”. Ungkapnya kepada awak media.
Ia menambahkan bahwa, ada ketentuan khusus pada perencanaan tersebut, yang harus di komunikasikan kepada pemerintah pusat karena berkaitan dengan zonasi proyek startegis nasional.
“Itu pulau dari bibir pantai batu bara panjangnya 16,7 Mil, Provinsi Sumatera Utara saja hanya punya kewenangan pada titik 0-12 Mil. Baiknya anggaran yang begitu banyak harus tetap sasaran, seperti pelebaran jalan dan gorong-gorong atau infrastruktur lain sesuai kewenangan kabupaten”. Tegasnya.
Saat di tanya terkait dengan pernyataan Kepala BAPPEDA kabupaten batubara Abdu Zahru soal prosedur pada penayangan Tender yang dinilai sudah sesuai prosedur. Adam mengatakan bahwa kita tidak memiliki tugas soal Penayangan tersebut. Ia menilai bahwa sebagai kepala Bappeda yang punya latar belakang pengalaman dalam UKPBJ Kabupaten batubara maka sah-sah saja.
“Yang bersangkutan kan memang mantan Ketua UKPBJ ya kan, kalau tak salah saya pulak, wajar ia hanya bicara soal Pengadaan Barang dan Jasa. Kalau kita kan Konsentrasi pada jenjang urusan pemerintah provinsi dimana, kabupaten tugas nya di mana dan pusat sampai kemana begitu, inilah sistem desentralisasi. Kalau tak mau ikut aturan desentralisasi maka tak perlu kita mekar”, Tegasnya.
Ia pun sedikit memberikan informasi bahwa tidak semua pekerjaan itu bisa di Lakukan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebab ada aturan yang dikecualikan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah dan itu tak perlu melalui LKPP.
“Setelah kita sampaikan ini, kita berharap kepada masyarakat, tokoh pemuda yang kontra untuk kawal terus kebijakan ini. Dan gubernur bisa mengambil langkah sebelum pembangunan dermaga tersebut jadi. Kita akan lihat sama-sama ya. Harapan juga kepada insan Pers berdiri paling depan untuk mengatakan yang benar, jangan menggiring opini yang berakibatkan pada Hoak dan Pengelabuan”. Tutupnya. (albs70).
