Batubara, NAK-Sesuai UU No 23 tahun 2004 tujuan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteran masyarakat didaerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan lebih mengutamakan kepentingan daerah dari pada kepentingan diluar daerah.
Salah satu upaya untuk dapat mewujudkannya adalah tidak mengadopsi (menampung) ‘pejabat import’ atau pejabat berasal dari luar daerah.
Demikian diungkapkan aktivis muda Nahdatul Ulama (NU) Kab Batubara Jasmi Assayuti kepada wartawan, Minggu (15/09/2019).
Dikatakannya, bukan alergi dengan pejabat yang di import dari luar Batubara seperti oknum Plt Kadis Pendidikan berinisial IS. Namun bila berbalik pada rekam jejaknya maka akan menimbulkan kekhawatiran.
Dia (IS) adalah mantan Kabag Humas Pemprovsu yang diduga pernah menjadi sorotan anggota DPRD SU karena kinerjanya yang kurang baik. Begitu juga dengan Plt dinas PU Batubara KL yang merupakan mantan Kadispora Sumut.
“Keduanya adalah pejabat di import dari luar Batubara. Mereka diduga tidak akan fokus dengan program kerja di masing-masing dinasnya sehingga bisa berdampak bagi kemajuan Kab Batubara”, kata Jasmi.
Oleh sebab itu untuk mengisi jabatan di OPD yang terjadi kekosongan maka dinilai lebih tepat bila Bupati mengedepankan putra terbaik didaerah ketimbang harus merekrut oknum pejabat luar daerah. Apalagi oknum pejabat yang memiliki rekam jejak tidak baik.
“Putra daerah paling tidak sudah mempunyai niat untuk membangun kampung halamannya sendiri. Kalau dari luar daerah belum tentu, jangan-jangan oknum tersebut hanya ingin mencari manfaat di Batubara untuk menumpuk harta didaerah asalnya”, ketus Jasmi khawatir.
Jasmi mengapresiasi terobosan Bupati Batubara Ir Zahir seperti wacana pembangunan kantor Bupati yang akan ditargerkan selesai 2020. Begitu juga pembangunan rumah tak layak huni serta terobosan-terobosan lainnya, tapi alangkah lebih baik bila Bupati memprioritaskan SDM putera daerah sehingga bisa secara bersama mewujudkan kemajuan Kab Batubara, pungkas Aktivis muda NU.
(NAK.)
Reporter/Editor: Rahmat Hidayat.
