BATU BARA/NEWSSANTIKORUPSI-Bendahara Umum Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia Muhammad Taufik mengatakan bahwa organisasinya yang dipimpin oleh Bung Adam Malik akan konsentrasi Terhadap Beberapa Kasus Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Batubara sepanjang Tahun Penyelenggaraan 2020 dan 2021.
“Kami tengah mengkolektifkan dan mentabulasi data-data yang saat ini sudah kami himpun sejatinya sudah lama, sehingga APDESU INDONESIA melalui arahan Ketum Adam Malik dan putusan Rapat Pimpinan untuk Konsentrasi dalam investigasi dan membuat resume progres desa atau temuan/indikasi pelanggaran pada Penyelenggaraan Pemerintah Desa di batubara sepanjang tahun 2019 dan 2020 termasuk tahun 2021 kemarin”. Ungkap Taufik dalam Konfirmasinya.
Dikatakannya bahwa, Aliansi Pemuda Desa Bersatu Indonesia menjadi salah satu stakeholder pengawasan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa sehingga selain stakeholder lokal desa seperi BPD, LPM, Karang Taruna Desa dan beberapa Organisasi Lokal didesa menjadi Patron Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Organisasi nya juga berlaku sama yaitu memberikan pengawasan dan monitoring melalui sistem output atas capaian desa di batubara selama 1 tahun anggaran.
Saat disinggung oleh awak media soal Bimtek untuk kepala desa dan sekretaris desa sebanyak 141 desa yang dilakukan oleh P-APDESI selaku penyelenggara atau Dinas PMD Kabupaten Batubara yang menelan anggaran sebesar 2,1 Miliar pada tanggal 27 s/d 30 Desember 2021 dan berlanjut kepada sekretaris desa selama 3 hari berturut-turut, Taufik mengatakan bahwa ini menjadi prioritas dalam kerja APDESU INDONESIA tahun 2022 dalam monitoring Penyelenggaraan Desa beserta anggarannya tahun 2021.
“Oh ya, benar. Soal Bimtek yang saat ini tengah ramai di sorot oleh Beberapa Kalangan, nanti kita akan paparkan hasil investigasi kami di APDESU INDONESIA. Dan akan menyerahkan Hasil Resume Kami Kepada KAJARI, KAJATI, KPK dan Kemendes PDTT Pusat, Kita harus bersabar ya”. Ungkapnya.
Terkait data apa saja yang menjadi problem organisanya beliau menjelaskan bahwa data-data yang sudah di himpun soal bimtek tersebut sudah berjalan 80% dalam pengumpulan datanya. Dan dia mengaharapkan kerjasama sari semua pihak untuk ikut serta dalam koordinasi kedepan.
“Iya, data kita inshaa Allah Pulbaket Puldata dan Dokumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan ya, mulai dari RPJMDes Seluruh Desa, RKPDes, Hasil MusrenbangDes Tahun 2021, PerDes APBDes Dan Postingan Plafon Anggaran Pemerintah Desa dibatubara”. Tegasnya.
Dia melanjutkan, data lainnya terkait Bimtek dan beberapa item penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban atas kinerja desa-desa tersebut juga telah dikantongi oleh organisasinya.
“Tambahan data soal Bimtek tersebut seperti Daftar Panitia Penyelenggara, Administrasi Persiapan Penyelenggaraan Bimtek Tersebut, Daftar Peserta, siapa Narasumber dan Hasil atau Output dari kegiatan sudah kita kantongi, beserta SPJ dan LPJ mereka serta Dokumentasi lainnya yang dibutuhkan”. Pungkasnya.
Sebelumnya, sebanyak 141 Desa di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) tentang sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang digelar dihotel Singapore Land, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara pada tanggal 27-30 Desember dan dilanjutkan pada bimtek sekretaris desa dengan waktu yang berbeda.
Dihimpun dari beberapa media melalui wawancara kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Batubara mengatakan bahwa Alokasi Anggaran Bimtek tersebut menelan biaya ratusan juta rupiah untuk kepala desa dan ratusan juta rupiah untuk sekretaris desa.
Namun, banyak pihak menyayangkan kegiatan tersebut, banyak pihak mengatakan bahwa kegiatan tersebut prematur dalam persiapan dan Output Kegiatan juga tidak dapat dijelaskan kepada publik atau masyatakat desa sehingga menjadi pembahasan yang menarik untuk di publikasi oleh masyarakat setempat. (albs70).
