NEWSSANTIKORUPSI,COM-Perusahaan plat merah satu ini dianggap belum lepas dari segudang masalah, apalagi belum lama ini sejumlah outsourcing dan vendor dari perusahaan milik negara bernama PT Indonesia Asahan aluminium (Inalum) ini masih menyimpan masalah dengan buruh perihal pemutusan hubungan kerja (PHK), namun hak pesangon buruh yang tak kunjung dibayarkan.
Hal ini mendapat kritik dari Gerakan mahasiswa Batubara, menurutnya PT Inalum seperti tak mampu memberikan citra baik bagi BUMN. ” Seharusnya sebagai perusahaan milik negara, INALUM punya tugas besar menjaga citra baik BUMN, bukannya malah sebaliknya masih terdapat masalah buruh seperti hak pesangon yang tak kunjung dibayarkan oleh sejumlah vendor/outsourcing nya namun Inalum terkesan bungkam dengan segala sikap “, kata Arwan Syahputra, Koordinator Gerakan mahasiswa (GEMA) Batubara, dalam siaran persnya, Sabtu, 16/10/2021.
Arwan yang juga anggota divisi advokasi organisasi buruh di Batubara FSB Nikeuba KSBSI juga mengaku telah melakukan langkah-langkah terkait masalah buruh tersebut.
” Mulai dari konsolidasi dengan teman-teman Aktivis di Jakarta, sampai melaporkan masalah buruh ini pada KomnasHAM, ini sudah kita lakukan, dan semua ini tetap kita kawal, karena buruh adalah nyawanya industri dunia, harus dilindungi dan diperjuangkan “, cetusnya.
Disamping masalah buruh, ia juga menyoroti terkait penunggakan masalah pajak penerangan jalan PT Inalum pada Pemkab Batubara yang mencapai 41 milyar seperti yang disampaikan oleh kepala BPRD Batubara.
” Jadi sangat kita sayangkan BUMN raksasa ini masih punya segudang masalah, padahal sebagai perusahaan yang berada di Batubara, harusnya Inalum ikut andil mendukung pembangunan daerah, seperti taat pajak “, pungkas Arwan.
Berpijak dari situ katanya, sudah cukup untuk berikan level pada Inalum sebagai perusahaan bermental penjajah. ” Apa PT Inalum ingin jadi penjajah? Ya kita lihat bagaimana penjajah mentalnya ya seperti itu, ia ambil keuntungan, ia keruk kekayaan alam, tapi sengsarakan rakyat dan tempat ia berada “, ucapnya.
Lebih lanjut, dengan ditandai banyaknya masalah INALUM ini, sudah menjadi alasan yang cukup bagi Menteri BUMN Eric Thohir agar segera mengevaluasi penanggung jawab perusahaannya. “Bila perlu pak menteri harus copot Direktur Pelaksana PT Inalum, jika sampai akhir tahun ini tak mampu mendorong penyelesaian masalah yang ada di PT Inalum,”pintanya.
Sebagai mahasiswa didaerah itu, Arwan juga mendukung upaya pemerintah kabupaten melalui BPRD Batubara melakukan sanksi tegas, penyitaan bahkan penyanderaan pada PT Inalum karena tak taat pajak.
” Kita mendukung upaya pemerintah Batubara lakukan penyitaan terhadap aset PT Inalum sesuai dengan nilai tunggakan pajak PPJ mereka, bahkan penyanderaan “, sebut Arwan
Pihaknya juga akan menggalang dukungan pada rekanan aktivis nasional terkait sejumlah masalah yang ada di PT Inalum. “Dan minimal dalam waktu dekat kita galang petisi mendesak PT Inalum bahkan meminta Direktur pelaksananya mundur,”tandasnya. (albs70).
