Diduga Kuat : Dana Pembangunan TPS dan Tengki Septik Skala 5 – 10 KK TA. 2019 di Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Nias Barat “Sarang Korupsi

  • Whatsapp

Nias Barat. NAK – Berdasarkan Hasil LKPJ TA. 2019, tentang kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup kabupaten Nias Barat, Yakni Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara (DBH PROV) dengan pagu Dana Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Pembangunan Tengki Septik Skala 5 – 10 Keluarga (KK) yang bersumber dari DAK Afirmasi, Dimana anggaranya Rp. 2.918.319.000,-

Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Barat, Benhard Everai Daeli, Selasa 09/02/2021 Pukul 12.00 Wib mengatakan Kegiatan tersebut baik TPS maupun Pembangunan Tengki Septik TA. 2019, telah terlaksana dengan baik, namun untuk lebih jelasnya silahkan dikonfirmasi kepada Kepala bidangnya, jelasnya.

Bacaan Lainnya

Ketika sejumlah pers mencoba konfirmasi kepada Kepala Bidang Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Barat Agustomo Hia, mengatakan bahwa kegiatan tersebut sudah terlaksana akan tetapi untuk lebih jelas lagi yang paham tentang ini adalah PPK dalam hal ini an. Antonius Hia, jadi hari ini beliau tidak ada diruanganya kalau ada waktu kita akan duduk bersama dan sekaligus mempertanyakan kepada PPK dimana saja lokasi kegiatan itu, kemudian bagaimana pula pelaksanaan di lapangan, ucapnya.

Ketua LSM KCBI Nias Barat, Sabar Halawa, Selasa 10/02/2021 mengatakan jika dana tersebut sudah lumayan bahkan milyaran rupiah, tapi anehnya, sampai saat ini belum pernah saya melihat kedua kegiatan dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2019 itu.

Jadi bisa kita menduga kuat, Dinas tersebut sebagai “Sarang Korupsi”.
Dimana Dana TPS ditambah Dana pembangunan Tengki Septik Skala 5 – 10 KK di Nias Barat dengan jumlah Rp. 3.318.319.000,-

Dalam hal ini, Ketua LSM KCBI Nias Barat “Angkat Bicara” untuk mengungkap dana tersebut dan pada waktu sesingkat-singkatnya akan melaporkan KEJAGUNG RI dan KPK RI, tegasnya.

(Sabar Halawa)

Pos terkait