Nias Barat. NAK – Kepala Desa sisobambowo kecamatan alahomi sangat kecewa kepada Inspektorat Dan PMD Nias Barat Dimana Retoli Daeli selaku Kepala Desa sisobambowo keluhkan Sikap pemerintah Daerah terhadap Dirinya
Dimana hampir 2 tahun Dana Desa dan Dana alokasi Desa tidak Di setujui PMD Di cairkan Dengan Alasan PMD kepala desa tidak Bisa di Segarkan Bendahara
,Namun pernyataan Retoli Daeli Kepala Desa aisobambowo tersebut, Bahwa Bendahara Desa itu yang Bernama Netida Hia telah menerbitkan Kwintasi untuk pembayaran HOK pembangunan Kantor kepala Desa Sisobambowo lahomi tanpa sepengatahuan zDirinya dan tidak sesuai hasil musyawarah masyarakat Desa Sisobambowo Dimana HOK yang sudah Di sepakati Oleh kepala pekerja Nangunan itu sebesar Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah).
Namun dalam Laporan Bemdahara Desa itu 3(Tiga) kwintasi Pembayaran Harian Orang Kerja(HOK)
1kwantasi pembayaran HOK kepada OBEDI DAELI 10 September 2018 Sebesar Rp.46.720.00 (empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
2.kwaintasi pembayaran HOk tgl 10 september 2018 Rp.46.320.000 ribu rupiah(empat enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
3.kwintasi pembayaran HOK 31 Desember 2018 Rp.23.610.000(dua puluh tiga juta enam ratus sepuluh Ribu Rupiah).
Jadi total Di bayarkan Oleh Netida Hia itu dalam kwintasi tersebut Rp.116.650.0000(seratus enam belas juta enam Ratus lima puluh ribu rupiah)
.itu pun Termasuk Dalam kwintasi tersebut Di palsukan Tanda tangan Kades Sisobambowo Retoli Daeli,Dan Kepala kerja OBedi Daeli.
Dilanjutkan media newsantikorupsi.com telusuri Kasus tersebut wartawan menemui kepala Desa sisobambowo Lahomi Retoli Daeli Di kantornya pada tanggal 02/10-2020,
Retoli Daeli menjelaskan,Bahwa sudah 2 tahun Dana desa sisobambowo tidak di cairka oleh pemerintah daerah nias barat sehingga kami aparat desa ini sangat keluhkan perilaku PMD Di mana Tidak memberi rekomendasi pencairanDana Desa Siaobambowo ini,Masyarakat Desa Sangat Dirugikan kalau ada temuan Dari APIP nias barat harap di beritahu kami,Namun tidak ada satu pun surat dari inspektorat,kalau ada kegiatan yang tidak juga selesai tolong beritahu kami.
Di lanjutkan di katakan retoli kepada wartawan Tribrata TV.alasan PMD Nias Barat tidak Dicairkan DDdan ADD 20q9-2020 karena sudah saya segarkan Bendahara Desa,Saya,Dan Saya Tidak Salah Menyegarkan Bendahara Maupun sekertaris apa lagi Bendahara Desa Sisobambowo ini suka kelabui Uang Negara Dan Pemermintaan PMD agar Saya kembali menerima Netida Hia Sebagai Bendahara Desa lagi.
dan saya ambil sikap saya tidak mau menerima Netida Hia itu lagi,karena Saya sudah tau Netida Hia itu Menghacurkan Uang Negara dari pada saya di penjara lebih Baik saya berhentikan Dia tutur retoli.
lebih lanjut mengatakan Dan saya berharap Pemerintah Daerah nias barat perhatika,apakah masalah kegiatan tahun 2018 atau apa?Dan kenapa PMD pertahankan tidak memberi rekomendasi Pencairnya Dana desa kami Tahun 2019 dan 2020,ini kohon dinpertimbangkan oleh PMD Ataukah Bendahara an.Netida Hia itu Famili Salah Satu pegawainPMD itu,?Mohon penjelasan
kalau masalah pemalsuan tanda tangan Dan sitempel desa yang Di lakukan Netida Hia itu Urusan Penegak Hukum Dan Saya sudah melaporkan Di polres nias kasus pemalsuan tanda tangan saya dan stempel desa,
Namun saya Harap kepada polres Nias Agar segera Di Lakukan penyidikan Terhadap Netida Hia Tersebut.
Kemudian wartawan newsantikorupsi.com menemui Kepala Inspektorat Pada Hari jum,at Tanggal 02/10-2020 Umtuk konfirmasi terkait dengan Tidaknya pemerintah daerah
Nias Barat mencairkan DD&ADD Sisobambowo Lahomi anggarn Tahun 2019 Dan 2020 teraebut,Namun Tidak Bisa Di temui Kepala Inspektorat Dengan Alasan Di sampaikan Oleh PTT Sibuk Dan Mau Rapat.
(Sabar)
