Subulussalam NAK-pemerintah peropinsi aceh menyalurkan bantuan dana doka angaran tahun 2019. RTLH 250 unit ke kota subulussalam. bertujuan membangun daerah membantu masarakat yang tidak mampu.bukan untuk memperkaya oknum didinas sosial kota subulussalam.
tetapi kali ni terjadi di duga pungutan liar menghebohkan pembicaraan masarakat kota subulussalam dipungut 1,5 jt per unit oleh oknum yang tidak punya hati macam cara peraktek dilakukan untuk mendapatkan uang senilai RP 375 juta rupiah.dalam 250 unit sekota subulussalam
desa laemate 120 unit
desa tanah tumbuh 48 unit
desa harapan baru 12 unit
desa sebuasan 20 unit
desa kuala kepeng 30 unit
kecamatan penanggalan 10 unit
kecamatan sultan daulat 10 unit.
jumlah RTLH se kota subulussam 250 unit pada tahun 2019.
keterangan dihimpun oleh media NAK.
dari beberapa ketua kelompok menerangkan bahwa penarikan 70% pertama.
menyetor 1,5 juta per unit mereka langsung menyerahkan uang ke konsultan berinisial DN
wartawan nak menyelusuri dugaan tentang pemungutan liar langsung menemui pauji pptk dinsos di ruang kerjanya.pauji memanggil DN melalui telvon hp nya.takselang beberapa menit DN tiba hadir.pauji mempersilahkan wartawan nak menanyakan langsung ke DN
diruang kerjanya.
DN menjelaskan ke awak wartawan nak. bahwa apa yang dikatakan ketua kelompok tidak salah itu benar saya orang nya
tapi uang 1,5 jt per unit itu bukan untuk saya.uang itu dana untuk gambar poto dan untuk honor relawan juga ke pak senusi kepala dinas sosial 210 jt.
tambah nya lagi
pak senusi mengambil uang itu lansung di rumah saya dan ada masih sebagian ketua kelompot di situ.
terpisah sebelumnya wartawan NAk menemui senusi densos di ruang kerjanya dia mngatakan uang tentang 1,5 jt per unit itu bukan saya memerintahkan. itu antara konsultan dengan ketua kelompok.
dia mengatakan RTLH yang 250 unit itu.seribu perak pun saya tidak ada terima uang nya. hanya numpang singah lewat lewat saja.
ini aneh tapi nyata siapa yang benar.
camat runding Irwan paisal SH.jauh sebelum nya dia sangat kekewa atas perilaku yang mehebohkan masarakat tentang pungutan terhadap masarakat di desa kecamatan wilayah nya yang 1,5 jt per unit itu. karena melibat libatkan atas nama nya oleh oknum tersbut dan paisal menelvon langsung kadis sosial atas kekecewaan nya itu.pungkasnya.
(Mm)
