Batam, NAK-Jokowi dan kabinet Indonesia majunya harus bekerja secara cerdas, bukan hanya kerja kerja kerja. tapi berantakan kata bang tomas.
Salah satu Kementerian yang harus bekerja secara cerdas adalah Kementerian BUMN yang membawahi pertamina.
Manajemen pertamina harus dirombak secara keseluruhan, Karena selama ini pertamina selain bobrok dalam pelayanan kepada masyarakat juga tidak memberi keuntungan yang signifikan kepada negara.
Belajar dari pengalaman di Petronas, perusahaan BUMN Malaysia, jelas pertamina jauh ketinggalan, baik dari pelayanan maupun dari benefit yang dihasilkan.
Hasil investigasi Tim GI, pada SPBU yang tangki minyak bercampur air adalah bukti, management pertamina dan jajarannya sangat buruk, selain merugikan konsumen Juga merugikan pemilik SPBU serta pertamina sendiri. Artinya kepercayaan masyarakat kepada pertamina sebagai salah satu BUMN semakin buruk.
Kawal pertamina dalam waktu 100 hari, jika tidak ada perubahan yang signifikan, sebaiknya Jokowi dan kabinet Indonesia barunya harus siap dikritik untuk perbaikan management pelayanan kepada masyarakat dan benefit kepada negara. Jangan negara kaya raya tapi rakyat hidup dibawah standar dari berbagai sisi.
Jokowi selalu bicara SDM, pertanyaannya adalah, bagaimana SDM mau bagus jika sistem pendidikan negeri ini amburadol?
Insiden tercampurnya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan air di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Batuampar yang terjadi pada Selasa malam (23/10/2019) pukul 19.00 WIB, ternyata akibat kebocoran.
Penanggung jawab SPBU Batuampar, Gabriel Sianturi mengatakan, kebocoran tersebut terjadi di tangki Pertalite akibat kesalahan Standart Operasional Prosedur (SOP) vendor pemasang sistem Automatic Tanks Gauge (ATG).
Tim GI memberi tantangan kepada pihak pertamina dan kementerian BUMN, jika Tim GI diberi kesempatan untuk Restrukturisasi pertamina, dalam jangka waktu 6 bulan management pelayanan kepada masyarakat dan benefit kepada negara akan meningkat jauh lebih baik.
Tapi Karena mafia minyak masih berkuasa, yang bisa mengatur pertamina bahkan info antena 17, diduga kuat mafia minyak bisa mengatur istana, maka mungkin tantangan ini hanya dianggap angin lalu oleh pihak terkait?
So, Apakah Jokowi dan kabinetnya Indonesia majunya akan gagal memperbaiki kinerja pertamina !? Kita liat dalam 100 hari kedepan ingat pertamina Kaya Raya, tapi tidak memberi benefit yang signifikan kepada negara.
(Batam, Jumat 25 Oktober 2019)
ttd
Pemerhati migas / pertamina
