MAKASSAR, NAK – Persoalan lelang pengadaan barang dan jasa hingga pelaksanaannya di lapangan, sering tak luput dari masalah. Pemicunya tak lain berawal dari sumberdaya manusia (SDM) Panitia atau Pokja Lelang itu sendiri.
Seperti terjadi pada Lelang Paket Pengawasan Pembangunan Pasar Nanggala Toraja Utara senilai Rp200 juta yang bersumber dari APBN 2019.
Anehnya, lelang paket proyek ini awalnya berjalan molor. Tak jelas alasan molor itu. Padahal, dari awal pembukaan dan pendaftaran pihak panitia telah menjadwal tahapan yang ada. Namun menjelang tahap pembuktian tiba-tiba server LPSE mengalami gangguan alias trouble. Alhasil, timbul desas-desus kalau pihak panitia atau pokja ditengarai bermain karena ingin memenangkan rekanan tertentu.
Rekanan yang jadi peserta lelang atau tender pengawasan ini, menurut sumber yang layak dipercaya di internal asosiasi rekanan setempat, diduga adalah orang-orang dekat dua pimpinan daerah di Torut. Modusnya dengan meminjam dan menyewa perusahaan orang lain sebagai rekanan peserta lelang.
Adapun perusahaan yang lolos pembuktian dan tinggal diumumkan pemenangnya adalah CV. Bahtera Karya Konsultan (41,2), CV. Alfa Graha (53,2), CV. Bias Monarchy Konsultan (66,6), CV. Permata Persada Konsultan (54,7), dan Roller Perkasa Mandiri (53,5).
Dari bocoran yang ada, terungkap pihak panitia atau pokja diduga akan memenangkan salah satu dari ke-3 perusahaan, yaitu CV. Bias Monarchy Konsultan, CV. Alfa Graha atau CV. Permata Persada Konsultan. Konon, ke-3 perusahaan tersebut diduga digunakan kroni Wabup Torut sendiri. Bocoran lain menyebutkan, panitia atau pokja ditengarai akan memenangkan CV. Roller Perkasa Mandiri. Perusahaan ini konon digunakan orang dalam Bupati Torut. Sementara satu perusahaan lagi, yakni CV. Bahtera Karya Konsultan, tampaknya tidak memiliki power atau kekuatan untuk menang karena hanya mengandalkan ‘fair-play’.
Herannya lagi, sesuai data yang dihimpun, yang ikut pembuktian sebenarnya hanya 4 perusahaan. “Ini kok sudah jadi 5 perusahaan, dari mana munculnya yang satu perusahaan,” ungkap seorang dari rekanan yang enggan disebut namanya.
Ardiantomo Parantean dari Pokja ULP, ketika dikonfirmasi, via WhatsApp (WA), baru-baru ini, menampik jika disebut ada rekanan yang diarahkan. “Tidak ada rekanan yang diarahkan, semua sesuai prosedur. Kalau memenuhi akan diundang, begitu pun sebaliknya bang,” tegas Tomo sebelum pembuktian. Terkait lelang molor, kata dia, itu karena pihaknya menjadwal ulang. “Masalahnya kami fokus dana DAK dulu,” timpal Tomo.
(Nanto)
