ACEH SINGKIL/NEWSSANTIKORUPSI-Masyarakat bersama gabungan unsur lembaga kembali datangi kantor badan pertanahan nasional ((BPN) untuk tindaklanjut laporan ke kantor BPN Aceh Singkil di desa pulau Sarok kecamatan Singkil Senin tanggal 17/1/2022.
Perambahan hutan produksi yang di lakukan PT runding putra persada (RPP) di wilayah 3 kecamatan di kabupaten Aceh Singkil.
Boas Tumangger tokoh masyarakat menuturkan senin tanggal 17/1/2022 di depan kantor badan pertanahan nasional (BPN) Aceh Singkil bahwa ada keterlibatan oknum penjabat di lingkungan badan pertanahan terlibat sebagai Mafianya, ujar Boas.
Kenapa telibat BPN Aceh Singkil kata dia, karena pada tahun 2009 kami pernah pertanyakan kepemilikan atau surat hak milik (SHM) sudah ada di wilayah hutan produksi tersebut, waktu itu lahan yang di maksud masih hutan belantara, Nah pertanyaan,, bolehkah hutan belantara di Sertifikatkan….? Oke alasan mereka buat Sertifikat itu atas nama siapa…? Kata Boas Tumangger.
Ini aneh bin ajaib, lanjut Boas, ketika kami pertanyakan lagi pada tahun 2015 badan pertanahan nasional (BPN) Aceh Singkil menyampaikan bahwa lahan tersebut sudah kembali menjadi hutan produksi , sementara obyek itu itu juga, pertanyaan ada apa ini…? saya yakin mafia oknum di BPN Aceh Singkil ini.tegas Boas Tumangger.
Pardomuan, ketua pemantau keuangan negara (PKN) Aceh Singkil juga menambahkan bahwa oknum BPN Aceh Singkil dan KPH perwakilan Subulussalam dugaan terlibat, pasalnya sudah berkali-kali memberikan impormasi bahwa PT runding putra persada RPP sedang merambah hutan produksi tesebut kenapa sampai saat ini masih belum ada proses dan respon.jelas Pardomuan.
Nah ini sudah jelas bahwa keterlibatan mereka mereka ini membuat pandangan positif di antara 2 intansi ini adalah Mafianya,demi kepentingan rakyat saya selaku ketua pemantau keuangan negara (PKN) Aceh Singkil akan segera membuat laporan resmi kepada bapak presiden Jokowi dan Kapolri wajar saja wilayah kabupaten Aceh-Singkil sering banjir dampak dari hutan produksi yang di gundulkan PT runding putra persada (RPP). ungkap Pardomuan.
Saat itu juga kepala kantor badan pertanahan nasional (BPN) Aceh Singkil melalui Rosyid kepala bidang (Kabid) pemetaan tidak berada di kantor bersama kepala kantornya di hubungi melalui telepon selulernya.(Aiyub Bancin)
