Aeh Singkil. NAK – Sejumlah masyarakat desa tanah merah Kecamatan gunung meriah Kabupaten aceh singkil akan melaporkan Pj Gecik desa tanah merah,Irwansyah,S.pdi karna anggaran dana desa(ADD) tahun 2019.diduga ada Fiktip /Mark-Up yang menimbulkan kerugian Desa.
Dari peristiwa itu warga merasa kecewa terhadap pemerintahan desa dan segera melaporkan Pj kadesnya ke aparat penegak hukum,diduga memark-up dan fiktifk dana desa, sebagai mana yang tertuang dalam APBKam- tahun 2019.
Amansuri,Spd,di dampingi warga lain mengatakan bahwa,”dana desa yang merupakan program dari pemerintah pusat, harus digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik baiknya,Serta untuk kebutuhan desa dalam meningkatkan sarana dan prasarana atau infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat setempat untuk kemajuan desa tersebut, dan bukannya untuk di memperkaya dirinya,”tegas nya,Rabu(3/3/2021).
Di tahun 2019 dana desa tanah merah Rp 1 miliar lebih. Seharusnya digunakan untuk pengembangan dan ke majuan desa, baik fisik maupun non fisik,namun sayang nya bertolak belakang dengan fakta yang ada,“malah menurut dugaan kami banyak yang dimark-up oleh kepala desa,”ucap nya.
Ia juga,mengatakan bahwa, dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2019. tidak transparan dan terkesan ada permainan antara kepala desa dan bendahara.
Untuk diketahui, dari kegiatan Dana Desa Tahun 2019 seperti di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, di Sub Bidang,pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa senilaiRp.42.679.043,kemudian gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan yang benilai Rp.178.655.268,juga tidak jelas dimana rimba nya.
Dana sarana prasana usaha mikro, kecil, menengah dan koprasi(UMKM),juga tidak jelas, sementara di dalam APBKam tahun 2019 desa tanah merah sudah di anggarkan Rp.63.422.221,lantas kemana dana tersebut,”kata Amansuri.
tambah nya lagi dana penanganan keadaan darurat untuk 1 tahun Rp 28.676.521,kemana penggunaan nya kalau memang kepada masyarakat, masyarakat yang mana penerima nya, tunjukan kepada kami,data biaya majalah dan koran Rp 4000.000 dalam 1 paket,berapa jumlah media berlangganan di desa tanah merah dan apa saja nama media nya,”terang mantan mahasiswa sumut itu.
dalam analisa kami 315 juta lebih dana desa tanah merah tahun 2019 patut di pertanyakan, dan ini belum semua yang kami rincikan baru beberapa poin saja dan masih banyak yang lain nya.
“Kami dan kawan-kawan masyarakat desa tanah merah meminta agar pihak inspektorat, Kejari, dan Polres aceh singkil agar segera memeriksa Pj kepala kampung tanah merah.
“Kami sekarang ini sedang siapkan berkas-berkas terkhusus anggaran dana desa tahun 2019. Dan jika sudah selesai kita akan buat laporan ke pihak yang berwenang,”kata Amansuri.
Terpisah awak media mengkomfirmasi kepada TPK tahun 2019, Mahmuddin Tilek,(11/2/2021)ia menyebutkan bahwa,tentang bangunan gapura batas desa,dana UMKM,dan lain nya,dia tidak mengetahui,”saya tidak mengetahui tentang pembangunan gapura dan dana UMKM,”jelas nya.
”dalam penanda tanganan APBKam Tahun 2019.saja,saya merasa tertipu,sebab kata nya,”begitu di serahkan oleh bendahara desa,siti mulia,dia mengatakan,”mamak tanda tangani ini,langsung saya tanda tangan,”ucap tilek.karna apa yang dimasukan kedalam APBKam tersebut saya salaku,tim pelaksana kegiatan (TPK) tidak mengetahui,dan begitu juga dengan perkerjaan kami tidak dilibatkan.
Kemudian masalah Honor TPK yang saya terima hanya Rp 1 juta,selama kegiatan berjalan tahun 2019.sementara di dalam aturan swakelola program dana desa,Honor TPK adalah 2 persen dari kegiatan saya juga merasa di rugikan,”terang TPK
Sebelum nya pemred singkilnews.id, melayangkan surat kepada Pj kepala kampung tanah merah,(16/2/2021)dengan Nomor surat:08/SN/PEMRED/AS/2021.Hal acara Tertulis(Mohon Jawaban),namun hingga berita ini di terbitkan belum ada balasan/keterangan dari Pj kepala kampung tanah merah. Dengan langsiran berita news yang sudah berapa kalinya pemda dan pihak yang terkait di harap agar segera menindak lajuti dan memeri.
(Aiyub)
