Warga Desa Kapal Merah mendatangi rumah anggota BPD

Batu Bara. Nak- Kisruh akibat Bantuan Langsung Tunai (BLT) belum cair, sejumlah warga desa Kapal Merah kecamatan Nibung Hangus kabupaten Batu Bara mendatangi kediaman anggota BPD di Dusun II Desa Kapal Merah, Kamis (08/10/2020).

Salah seorang warga desa Kapal Merah Jumirah akrab di sapa ibu pesek (55) mengatakan, masalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) terkendala bukan dari pemerintah desa tetapi dari anggota BPD, soalnya ketua BPD dan wakil ketua BPD sudah menandatangani, cuma saja dua orang anggota BPD yaitu S dan P belum menanda tangani.

Bacaan Lainnya

“Tiga orang BPD sudah menanda tangani, cuma dua orang anggota BPD tersebut tidak mau menanda tangani entah apa alasannya, soalnya uang insentif sebesar Rp 10 juta sudah di terima untuk lima orang BPD, “ sebut Jumirah.

Kehadiran kami ke kantor kepala desa hari ini memang keinginan kami bersama, di karenakan seluruh desa sudah cair, kenapa desa Kapal Merah yang belum cairBLT nya yang bersumber dari Dana Desa (DD), namanya masyarakat ada yang mengatakan dana itu di tahan sama kades, ternyata dana tidak akan bisa cair kalau dua orang anggota BPD itu tidak menanda tangani.

“Kami hadir ke kantor kades hanya mempertanyakan kenapa hingga sekarang BLT dari Dana Desa (DD) untuk 135 orang penerima tidak di cairkan, katanya kendala dari desa, kami tidak ada menyalahkan dari pemerintah desa, “ ujarnya.

Setelah kami mendengar penjelasan dari Kepala Desa (Kades) Kapal Merah Pindawaty, bahwa, untuk pencairan DD harus seluruh BPD baik itu ketua, wakil ketua, dan anggota harus menanda tangani.

“Tapi sebalik itu hak saya kan ada selaku BPD dan selaku pengawas, jadi hak yang saya pinta itu perubahan Perdes APBdes beserta data bantuan covid-19, “ ujar M.Sofyan.

“Ya kasihkan hak yang kami pinta, ini hak bapak kalau memang dia benar, itu saja alasannya, “ ungkap Sofyan.

“Cuma alasan saya kuat, akan saya tanda tangani dalam arti bukan tidak di tanda tangani, keluarkan dulu hak yang saya pinta yaitu Perdes APBdes sama data covid-19, “ sebutnya.

” Kenapa anggota BPD yang dua orang itu ngotot minta data BLT DD ini, karena itu ada dalang di belakangnya, orang-orang yang selama ini bersaing politik sama saya dengan menggunakan BPD, sebetulnya ada kesempatan untuk BPD mengetahui data BLT DD saat pembagian itu terbuka, kami dari pemerintah desa tetap mengundang BPD tetapi yang hadir Cuma dua orang saja ” ujar pindawaty kepada awak media.

“Yang sipenanda tangan tersebut tidak pernah hadir, jadi sekarang alasan dia ingin meminta data ini karena ada dugaan se seorang memaksa yang ingin memiliki data itu mungkin akan di salah gunakan, “ kata kades.

Menurut Kades, masih ada orang-orang yang tidak berkepentingan pada hari ini menggunakan BPD untuk data BLT DD ini tidak pernah kami tutup-tutupi kalau saat pembagian kami sangat terbuka dan BPD tetap di undang Cuma yang hadir dua orang yaitu ketua dan satu anggota.

“Yang lucunya insentif BPD sudah di terima sebesar Rp 10 juta dan itu tidak di tanda tangani, dia Cuma mengakui sebatas mulut, tetapi untuk menanda tangani hitam di atas putih dia tidak mau dengan alasan karena saya tidak memberikan data BLT DD ini, dan tidak ada kapasitas orang itu untuk memiliki, “ tegas kades Pindawaty.

” Kalau untuk mengetahui silakan datang ke kantor desa lihat datanya atau silakan datang ke rumah, tetapi untuk memiliki data itu dan di bagi-bagikan kepada orang yang bukan kapasitasnya tidak di benarkan nanti di salah gunakan, “ tambah kades.

Hasil pantauan awak media ke kisruhan BLT DD tahap IV desa Kapal Merah akhirnya berakhir setelah di lakukan rapat bersama kades, BPD dan masyarakat setelah anggota BPD dua orang tersebut menanda tangani untuk pencairan BLT DD tersebut, selesai tanda tangan di lakukan seluruh anggota BPD baik itu ketua, wakil ketua dan anggota menyatakan mundur dari BPD. (Albs70)

Pos terkait