Aceh Singkil. NAK – Badan Anggaran (Banggar ) DPRK Aceh Singkil Soroti beberapa hal tentang kinerja exksekutif saat sidang rapat paripurna di gedung sekretariat dewan perwakilan rakyat ( DPR ) kabupaten aceh singkil jumat tanggal 28 agustus 2020.
Dewan perwakilan rakyat ( DPRK) dalam rapat paripurna tentang rancangan qanon menyampaikan pertanggungjawaban anggaran tahun 2019 termasuk dana silpa sebesar rp.23.307.945.942.95.dan beberapa hal kepada eksekutif beberapa hal di antaranya;
H.Ondo menutur dalam pembacaan tentang tatacara pengelolaan keuangan daerah para exkutif harus mengkelola sesuai kaedah-kaedah penganggaran Pemerintah kabupaten Aceh Singkil yang baik, dalam hal ini pengelolaan perencanaan yang lebih dan layak di kontribusi seperti..”
“Keuangan daerah Aceh Singkil harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan serta bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan bermanfaat untuk kemajuan masyarakat aceh singkil.
Dan masih banyak lagi tentang penata usahaan aset daerah Aceh Singkil masih belum tertib sesuai yang kita harapkan.
“Seperti aset-aset tanah Pemerintah Aceh Singkil masih banyak yang tidak bersertifikat hak milik pemerintah kabupaten Aceh Singkil.
Juga dengan kendaraan-kendaraan mobil dinas hak milik Pemkab Aceh Singkil ada yang tidak memiliki dokumen bukti kepemilikan dan penggunanaannya tidak sesuai aturan dan peraturan.
Dan pengadaan kapal cepat KM (Tailana) terdampar tahun anggaran 2019, sampai saat ini domumen-dokumen izin operasional kapal cepat tersebut belum tuntas sehingga tidak dapat beroperasi.
ini salahnya merugikan keuangan Pemkab Aceh Singkil untuk itu disampaikan kepada pihak eksekutif agar segera menyelesaikan permasalahan aset-aset daerah pemkab Aceh Singkil sehingga di kemudian hari tidak menjadi polemik,” tegas Ondo.
“Dan kami meminta kepada pihak eksekutif untuk membuat suatu “pakta integritas” dalam hal penyelesaian permasalahan aset2 daerah pemkab aceh singkil,”Lanjutnya.
“Kami selaku lembaga legislatif memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak exksekutif atas laporan keuangan Pemda Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2019 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diraih empat kali berturut-turut dari tahun 2016 sampai 2019.dan mari melaksanakan tugas-tugas harus tetap sinergi dan terlihat kompak jangan saling mendahului, sehingga dengan kebersamaan dapat membuahkan hasil untuk masyarakat Kabupaten Aceh Singkil cerdas, sehat dan sejahtera,”tuturnya.
Dalam acara rapat badan anggaran (Banggar ) tentang lenyampaian rancangan qanon serta laporan pertanggungjawaban (LPJ ) daerah turut di hadiri Dulmusrid Bupati aceh singkil berjalan dengan lancar dan nyaman.
(Aiyub )
