Aceh Singkil. NAK – Badan usaha milik desa ( BUMDes ) atau di sebut BUMK desa sukarejo kecamatan simpang kanan semenjak tahun anggaran 2018-2019 bahkan sampai saat ini tidak pernah di musyawarah kan per3wulan sampai saat ini.
Anggaran dana desa ( ADD ) di program pemerintah pusat menuju kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan.
Namun nyatanya di desa sukarejo untuk memperkaya kepengurusan oknum oknum penjabat tertentu.
Berindisial Bk masyarakat desa sukarejo menuturkan pada media ini tanggal 23 juni 2020 tentang program pembangunan desa yang selama ini tak jelas atau tidak transparansi.
Semenjak tahun 2018 -2019 bahkan sampai saat ini tidak tau rimba impormasi pengadaan kebun kelapa sawit.
Setelah di ketahui masyarakat pengadaan kebun kelapa sawit tersebut tidak berproduktip hanya lahan tidur di sekelilingnya jurang.
Pemilik lahan tersebut ketua badan Permusyawaratan Gampong ( BPG ) desa sukarejo dengan harga rp 95.juta. yang aneh nya impormasi masyarakat di laporkan rp 150 jt.
Saya pernah pertanyakan kepada ketua BUMDes bahwa dana di kas tersisa rp 130 juta lagi saat ini saya sudah mengundurkan diri.
Sungguh Sangat aneh mengundurkan diri sementara selama ini belum ada pengganti yang resmi dan apa saja yang di belanjakan untuk belanja modal usaha BUMDes tidak jelas. Tutur Bk.
Dia menambahkan lagi lewat media ini kami masyarakat desa sukarejo kecamatan simpang kanan meminta kepada inspektorat kabupaten aceh singkil mengaudit anggaran dana desa ( ADD ) tentang badan usaha milik desa ( BUMDes ) dari tahun 2018 sampai 2020 ini.
impormasi pengunduran diri ketua BUMK tersebut sudah hampir 6 bulan pertanyaan kenapa yang baru belum di lantik dan siapa yang menjamin atau mengambil kebijakan tentang dana BUMK tersebut tegas dia .
Sesuai impormasi masyarakat tersebut kepala desa sukarejo di hubungi lewat henpon washap /wa menjawab dengan singkat.
Alem kepala desa sukarejo menjawab bahwa impormasi masyarakat tersebut tidak benar dan kami juga perlu tahapan 2 dan jikalau perlu mari kita dudukan secara mediasi. Jawabnya.
Untuk mencari informasi masyarakat tersebut menghubungi ketua BUMK entah di sebutkan mantan pengganti nya belum di lantik keterangan masyarakat sekitar masih pak Didi.
Didi ketua badan usaha milik desa ( BUMDes ) bisa di sebut mantan lewat via henpon nomor
085835781XXX pada tanggal 24 juni 2020 tidak ada jawaban bahkan di telepon tak di jawab.
Selanjutnya dari struktur kepengurusan ketua sekretaris dan bendahara pasti ada.juga di telepon melalui via seluler lewat SMS juga tak ada jawaban sehingga berita ini di terbitkan.
(Aiyub )
