KEPULAUAN RIAU (KEPRI), NAK- Lembaga +Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun dan menetapkan Gubernur Kepri tersangka bersama 3 orang lainnya, Kepulauan Riau, Kamis (11/07/2019).
Diketahui 3 nama ditetapkan Tersangka yaitu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Edy Sofyan, kemudian Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP, Budi Hartono dan dari pihak swasta Abu Bakar. Keempatnya terjerat dalam kasus dugaan suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kasus dugaan penerimaan gratifikasi.
“Kami mendukung langkah KPK dalam pemberantasan korupsi di Kepri dan kami juga mengapresiasi yang telah berhasil OTT Gubernur Kepri,” ucap Koordinator DPD Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Kepulauan Riau, Abdul Karim alias Agus Ramdah sapaan akrabnya kepada awak media.
Dikatakan dia, sangat disayangkan terjadinya Korupsi di lingkungan Pemerintahan Kepulauan Riau, menurut dia, padahal Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) telah melakukan aksi damai ke Gubernur agar tidak merusak lingkungan dan mengingatkan Pemerintahan Kepri agar sesuai prosedur serta aturan agar tidak terjadi penyelewengan wewenang.
“Kami dari Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) telah mengingatkan pejabat Pemerintah Kepri dalam beberapa kegiatan kami, agar tidak terjadinya penyelewengan serta lingkungan Kepulauan Riau bisa dirasakan serta diuntungkan masyarakat,” tuturnya.
Tegas Agus, Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) akan mengawal kasus tersebut hingga di meja hijau pengadilan selesai.
“Kami akan terus kawal kasus ini (OTT Gubernur Kepri, red) hingga selesai di persidangan,” tegas dia.
Pihaknya, juga meminta KPK agar mengusut tuntas yang ikut terlibat dalam kasus tersebut untuk diproses hukum juga sesuai dengan aturan. Pungkasnya.
(LAMI/MHD)
