Jakarta, NAK-Grab dan Gojek sebagai layanan ojek online memberikan pernyataan terkait rencana Kementerian Perhubungan RI untuk melarang diskon tarif ojek online bisa dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat.
Kemenhub menilai larangan diskon tarif tersebut untuk menghindari predatory pricing, memasang tarif serendah-rendahnya untuk menyingkirkan kompetitor.
“Harapan kami, apa pun keputusannya bisa dipertimbangkan secara holistik dari sisi pendapatan mitra, dari sisi konsumen dan keberlangsungan industri,” kata VP Corporate Affairs Gojek, Michael Say.
Gojek dan grab belum bisa memberi komentar sebelum isi atau residivis lihat.
Sementara Grab menyatakan akan berkomitmen untuk mematuhi peraturan.
kami percaya kebijakan yang akan di buat oleh pemerintah atas hasil diskusi dan pertimbangan secara matang dan akan memberikan keuntungan bagi semua pihak,” kata Head of Public Affairs Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta tidak ada lagi diskon tarif ojek online karena hanya memberikan keuntungan untuk sementara saja.
“Ini memang memberikan keuntungan sesaat, tetapi untuk jangka panjang itu sangat membunuh. Itu yang kami tidak ingin terjadi,”ungkap Budi.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi pada Selasa (11/6) lalu menilai diskon tarif ojek online saat ini sudah bukan lagi di jalur pemasaran, namun, predatory pricing.
(**)
