Nias Barat, NAK-Masyarakat sangat memuji bupati dan wakil bupati nias barat untuk membangun kesehatan di wilayah nias barat di mana setiap tahun pemerintah daerah melalui dinas kesehatan programkan meningkatkan berkelanjutan pembangunan pelayanan bagi masyarakat nias barat
namun sayangnya pejabat yang di percayai bupati melayani masyarakat umum untuk jesehatan jarang aktif masuk kantor khusus puskesmas di desa lahusa kecamatan sirombu kabupaten nias barat,
Pada saat wartawan news antikorupsi melintas di puskesmas lahusa tersebut,salah satu masyarakat yang mendatangi puskesmas lahusa dengan tujuan berobat pada tanggal 21 januari 2019 namun pelayan kesehatan di puskeamas tersebut tidak ada oegawainya sehingga pasien yang mau berobat di puskesmas lahusa itu terpaksa pulang ke rumahnya.
Kemudian wartawan news antikorupsi melanjutkan perjalana menuju kabupaten nias barat terdapat lagi poskesdes di desa tetehosi,tidak ada pegawainya,malah bendera merah putih di kantor tersebut tidak di kibarkan.
saat itu wartawan news antikorupsi menemui salah satu warga desa tetehosi kecamatan sirombu jabupaten nias barat alias A.HIA beliau mengatakan semenjak bulan januari 2019 ini tidak pernah masuk pegawai poskesde tetehosi ini,mungkin masih tahun baru terus sama mereka tutur sumber.
Di lanjutkan perjalanan wartawan news antikorupsi sesampai di desa tegimbogi ketemu lagi kantor poskesdes di desa tersebut,di mana pegawai kesehatan desa tegimbogi itu tidak masuk masuk sehingga salah satu masyarakat. Alias HS menyampaikan mau satu bulan ini tidak pernah masuk ke kantor kepala poskesdes desa kami ini, kami minta kepada bupati supaya di perhatika seluruh pegawai kehatan pelayan masyarakat nias barat ini,tutur sumber sedangkan bila kami sakit saat ini kami harus ke puskesmas sirombu karena yang melayani di poskesdes kami ini tidak ernah masuk selama 1 bulan ini
Maka dengan itu ketua LSM lembaga pemberantas korupsi sabar halawa angkat bicara mengatakan di minta kepada bupati nias barat agar di copot pegawai kesehatan yang tidak taat peraturan bupati itu,khususnya kepala puskesmas lahusa dan pegawai poskesdes baik di desa tetehosi,maupun di desa tegimbogi tersebut bukan hanya uang negara yang di korupsikan oegawai tersebut namun termasuk. di korupsikan peraturan bupati nias barat sendiri jangan ada rasa kasi pak bupati siapa lagi yang menegaskan kalau bukan bupati sendiri di daerah nias barat ini baik,ke displinan maupaun pelayanan untuk masyarakat umum.
Oada tanggal 28 januari 2019 Ketua LSM Lembaga pemberantas korupsi(LPK)kepulauan nias sabar halawa menemui bupati nias barat untuk menanyakan namun sayangnya bupati tidak bisa di temui dengan banyak tamunya pada tanggal 30 januari 2019 ketua LSM DPD LPK se-kepulauan nias terus menemui bupati nias barat di ruangan kerja untuk melakukan kordinasi tentang pegawai kehatan dimousskesmas lahusa,poskesdes,di desa tegimbogi, dan kemudian di desa tetehisi kecamatan sironbu kabupaten nias barat itu,bupati Faduhusi daeli, S.Pd jawab tentang kepala ouskesmas yang tidak aktif tersebut, mengatakan bahwa lebih baikya di tanya terlebih dahulu ke kadis kesehatan rahmati daeli,apa jawaban mereka nanti sampaikan lagi sama saya, tutur bupati nias barat.
Selanjutnya ketua DPD LSM LPK temui kepala dinas kesehatan di kantornya pada hari yang sama tanggal 30 januari 2019, pada pukul 10 lewat 20 menit wib,namun ternyata kadis kesehatan rahmati daeli tudak bisa di temui. Karena sedang keluar daerah.
(sabar)
