Batam, NAK – Jeffry : pemerintah Kota Batam agar cepat mencarikan solusi untuk mengakhiri perseteruan kedua kubu antara taksi konvensional dan di Kota Batam, yang seolah tiada habisnya,” Muhammad Jeffry Simanjuntak. Sangat disayangkan Seakan tidak pernah ada solusi dari pemerintah. Padahal itu semua sama, baik pengemudi taksi konvensional dan online adalah sama-sama warga kita, warga kota batam ini juga bukan orang luar. Lantas keadilan pemerintah di taro dimana?,” ujar Muhammad Jeffry Simanjuntak Anggota Komisi III, Senin (21/1/2019).
Muhammad Jeffry Simanjuntak meminta keseriusan pemerintah Kota Batam supaya cepat mencarsolusi yang terbaik untuk mengakhiri keselisipahaman kedua ini,
“jelas kalau sudah begini jadinya, para penumpang dimana-mana sekarang sudah pada takut mereka was-was atas kejadian seperti ini. Kami minta, sebagai pemerintah daerah yang punya kewenangan, harus bisa jemput bola menyelesaian,” katanya.
Muhammad Jeffry Simanjuntak sedikit heran dengan sikap pemerintah. Baik pemerintah Kota Batam maupun Provinsi Kepri, sebab katanya, sampai saat ini, kuota taksi online yang diperbolehkan belum diberikan ke DPRD.
“Persoalannya kan taksi online ini diberikan izin oleh pemerintah pusat. Nah persoalannya di Batam, berapa kuota taksi kami belum tahu. Dishub sama sekali belum memberikan data kuota kepada kami. Ini kan sebuah keanehan,” tambah Muhammad Jeffry Simanjuntak.
Pihaknya berharap, jika soal perizinan masih berputar di provinsi, agar pemko bisa turun tangan dan jemput bola. Sebab katanya, jika dibiarkan,image Kota Batam bisa berpotensi jelek di mata pengguna wisata.
“Apakah ini kita biarkan? Tentu tidak, kami hanya minta out put, pemerintah kerjakan apa yang terbaik. Karena dua-duanya, baik konvensional dan online adalah warga yang harus sama-sama dilindungi,” tutup nya.
(Red)
